Ingatkan BNPB, Menkeu Purbaya: Kalau Perlu Jembatan Ya Beli

Siginews.com-Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa melontarkan pernyataan mengingatkan terhadap lambannya prosedur pengajuan anggaran penanganan bencana.

Ia meminta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan pihak terkait untuk segera menanggalkan kerumitan administrasi dan mempercepat pengajuan dana darurat untuk wilayah Sumatra.

Dalam keterangannya usai pembukaan perdagangan perdana Bursa Efek Indonesia (BEI), Jumat (2/1/2026), Purbaya menegaskan bahwa dana negara sudah tersedia dan tidak ada alasan untuk menunda bantuan bagi masyarakat yang sedang kesulitan.

Menkeu menekankan bahwa dalam kondisi darurat, kecepatan adalah kunci. Ia mengingatkan para pemangku kepentingan bahwa para korban bencana di lapangan membutuhkan solusi instan, bukan janji atau proses birokrasi yang berbelit.

“Saya hanya mengimbau sedikit ke BNPB dan pihak-pihak yang menangani bencana, kalau perlu dana, cepat-cepat ajukan. Kami dananya sudah siap, itu saja,” ujar Purbaya dengan nada tegas.

Ia menambahkan bahwa kebutuhan infrastruktur yang rusak harus segera dipenuhi tanpa tapi.

“Masyarakat yang terkena dampak bencana itu nggak bisa nunggu terlalu lama. Kalau perlu alat ya beli alat, kalau perlu jembatan, beli jembatan. Kalau perlu rumah, baik tetap atau sementara, dibangun cepat-cepat,” tuturnya lagi.

 

Anggaran Rp1,51 Triliun “Nganggur”

Purbaya mengungkapkan saat ini masih terdapat anggaran siap pakai sebesar Rp1,51 triliun yang belum terserap maksimal untuk penanganan darurat.

Ia mewanti-wanti agar anggaran ini segera dieksekusi sebelum bergantinya siklus penganggaran.

“Sekarang masih ada tersisa siap pakai Rp1,51 triliun. Uangnya ada, tinggal dipercepat. Jangan sampai (baru diajukan) tahun depan, kalau tahun depan anggarannya sudah beda lagi,” kata Purbaya dalam rapat koordinasi penanganan bencana Sumatra yang dikutip melalui kanal YouTube resminya.

Desakan Menkeu ini muncul setelah dirinya mendengar langsung laporan “jeritan” dari sejumlah kepala daerah mengenai kerusakan parah di lapangan.

Mulai dari ambruknya jembatan penghubung hingga ribuan warga yang kehilangan tempat tinggal.

Langkah Menkeu yang meminta percepatan ini diharapkan menjadi “lampu hijau” bagi BNPB dan kementerian lembaga terkait untuk lebih berani mengambil keputusan cepat di lapangan demi pemulihan pascabencana yang lebih efektif.

 

(Editor Aro)