Lantik 69 Pejabat, Eri: Nilai Rapor di Bawah 80 maka Diturunkan

Siginews.com-Surabaya – Mengawali kalender kerja tahun 2026, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi melakukan penyegaran besar-besaran di jajaran birokrasi Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.

Sebanyak 69 pejabat resmi dilantik di Graha Sawunggaling pada Jumat (2/1/2026) dengan peringatan keras: kinerja mereka kini akan dipantau langsung oleh masyarakat melalui sistem “Rapor Pejabat”.

Dalam pelantikan tersebut, sejumlah posisi krusial kini memiliki pimpinan definitif. Lasidi resmi menjabat sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), sementara Iman Kristian Maharhandono dipercaya menahkodai Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP).

Eri Cahyadi menegaskan bahwa mulai tahun ini, ia menginstruksikan Sekda dan Inspektorat untuk mengeluarkan rapor kinerja pejabat setiap enam bulan sekali.

Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, rapor ini akan dipublikasikan secara terbuka agar bisa diakses oleh seluruh warga Surabaya.

“Tunjukkan kepada khalayak ramai. Saya ingin keterbukaan. Jika dalam satu tahun outcome tidak tercapai dan nilai rapor di bawah 80, maka pejabat tersebut akan diturunkan (demosi), bukan sekadar mutasi,” tegas Eri Cahyadi di hadapan para pejabat yang dilantik.

Menurutnya, langkah ini diambil agar para pejabat menyadari bahwa nasib jabatan mereka tidak lagi ditentukan oleh kedekatan politik, melainkan oleh hasil kerja nyata dan kepuasan masyarakat.

Selain sistem rapor, Wali Kota Eri juga memperketat aturan masa jabatan. Ia memastikan tidak akan ada Kepala Dinas yang menjabat lebih dari tiga tahun di satu posisi.

Perputaran jabatan akan dilakukan secara rutin setiap 2 hingga 2,5 tahun untuk memberikan pengalaman lintas fungsi dan mencegah stagnasi birokrasi.

Beberapa nama yang mengalami rotasi strategis antara lain:

1. Febrina Kusumawati sebagai Kepala Dinas Pendidikan.

2. Agus Imam Sonhaji sebagai Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida).

3. Syamsul Hariadi sebagai Asisten Perekonomian dan Pembangunan.

4. Hidayat Syah sebagai Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga.

 

Menyertai pelantikan tersebut, Pemkot Surabaya juga meluncurkan dua inisiatif strategis untuk menjaga kondusivitas kota di tahun 2026.

Pertama, pembentukan Satgas Premanisme yang akan tersebar di lima wilayah Surabaya untuk menangani ormas yang terafiliasi dengan praktik premanisme.

Kedua, pembentukan Gugus Tugas Reformasi Agraria. Wadah ini melibatkan BPN, Kejaksaan, dan Kepolisian untuk menyelesaikan sengketa tanah secara legal agar warga tidak lagi main hakim sendiri.

“Tahun 2026 adalah titik perubahan. Kita tunjukkan bahwa Surabaya adalah kota yang transparan, aman, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat,” pungkas Eri.

 

(Editor Aro)